Oleh: da2ngkusnandar | Juni 26, 2009

KPK Bukan Tanpa Pengawasan

Catatan Dadang Kusnandar

Jakarta Lawyers Club tergolong sukses dengan paket acara bulanannya di sebuah TV swasta. Dipandu Karni Ilyas dengan nara sumber yang kompeten di bidang hokum dan undangan yang rata-rata melek pada persoalan yang dibahas –acara berdurasi 90 menit itu cukup menarik. Pertama, acara itu hadir bagai menyediakan ruang berpikir kepada pemirsa televise untuk seterusnya menuangkan olah pikir itu ke dalam ruang tindakan. Kedua, meski tampak masih terbuai eforia reformasi, ia tetap saja mengemas talk show itu enak disimak. Ketiga, tema yang diangkat selalu up to date sehingga tak terhindar dari multi interpretasi atas nama apa pun.

Maka tatkala menyaksikan tayangan (Senin 26/5-09) yang menampilkan nara sumber Gayus Lumbun ( DPR RI ) serta menghadirkan sejumlah lawyer ternama seperti Teten Masduki dari ICW, saya tidak beranjak dari tempat duduk. Terlebih ketika fokus acara tertuju ke keberadaan KPK paska penahanan Antasari Azhar (AA).

Sebagai lembaga super body, meminjam ujaran seorang undangan  seharusnya KPK tetap melaksanakan tugasnya kendati AA kini dalam status tahanan kepolisian. Adanya empat anggota KPK yang mendampingi tugas AA, memungkinkan KPK terus melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan mulia : memberantas praktek korupsi di Indonesia . Organisasi di mana pun dapat terus beroperasi tanpa kehadiran fisik ketuanya.

Dalam perbincangan 26/5 itu juga terekam kritik terhadap KPK dengan mempertanyakan, siapakah yang mengawasi lembaga super body itu? Karni lantas meneruskan kepada Gayus Lumbun menyoal UU KPK yang digelontorkan DPR. Eksistensi KPK perlu direvisi, dan kini tengah dibahas DPR dengan tenggang waktu sampai dengan 19 Desember 2009. Hal ini terjadi sebagaimana kelaziman sebuah UU setelah terbukti tidak sepenuhnya tepat secara tinjauan hukum.

Persoalannya adalah UU KPK itu dibuat dengan semangat reformasi sehingga hampir seluruh anggota pansus merasa heroik untuk menempatkan KPK sebagai lembaga yang kuat – tanpa pengawasan. Namun lembaga yang semula dipertanyakan keberaniannya mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan AA itu; seketika bagai terperangkap dalam dilema setelah AA dinyatakan terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain di padang golf Modern Land Tangerang.

Revisi UU KPK jelas penting agar keberadaan lembaga yang kerjanya kerap diacungi jempol oleh masyarakat itu tetap berada pada koridor prosedur hukum di Indonesia . Saya yakin prestasi bagus yang telah dilakukan KPK di bawah AA menciptakan semacam ruang ketakutan terhadap koruptor. Simak saja ditahannya beberapa anggota DPR RI, jaksa Urip Tri Gunawan, komisaris Bank Indonesia, pengusaha “nakal” dan sebagainya; adalah fakta keberanian dan kehebatan KPK mengungkap kasus korupsi. Tak urung kenyataan ini sepertinya terkesan ada kepentingan sejumlah pihak yang terusik. Mereka yang terusik itu kemudian berupaya mendeskreditkan ketuanya dalam kasus berdarah, dan akhirnya menampar kredibilitas KPK. Ironinya, KPK seakan mengalami stagnasi paska penahanan AA.

Pertanyaannya kemudian, benarkah terjadi stagnasi di tubuh KPK? Jika tudingan tersebut benar, apakah lembaga yang diharapkan terus mengungkap kasus korupsi itu kini harus dikurangi kewenangannya, atas nama HAM dan sebagainya? Dan kalau benar berlangsung stagnasi, apakah KPK sama dan sebangun dengan AA? Tudingan ke arah stagnasi dipertegas dengan adanya laporan masyarakat yang sudah berbulan-bulan menyangkut praktik korupsi yang tidak ditindaklanjuti KPK, bahkan sama sekali belum disentuh. Bahasa sederhanya, KPK bagai luput membalas surat pelaporan masyarakat.

Jargon “Kalau Besih Kenapa Harus Risih” agaknya diberondongkan sebagian masyarakat kepada KPK sendiri. Berbagai pelaporan masyarakat dengan menyertakan berkas tertulis praktik korupsi yang “menguap” di KPK merupakan satu tengara adanya sesuatu yang tersembunyi di balik kerja PKP yang membuat risih orang yang tidak bersih. Sebaliknya jika tidak benar dan tidak terjadi stagnasi, kenapa KPK seakan terkurung dalam dilema kasus yang menimpa AA?

Reorganisasi

KPK dalam hal ini sebaiknya melakukan reorganisasi tanpa kehadiran fisik AA. Lembaga hebat yang dinantikan kiprah positifnya dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia harus tetap memangku tugasnya, kendati AA kini berstatus tahanan. KPK sebaiknya mereorganisasi dan mereposisi kelembagaan sehingga dari 4 anggota (selain AA) masih melangsungkan tugas utamanya sesuai amanat UU.

Reorganisasi menjadi penting agar preseden menyoal KPK segera tereliminasi. Bahwa KPK selalu tanggap dan merespons setiap pelaporan masyarakat menyangkut perkara korupsi yang dilakukan siapa pun di seluruh penjuru tanah air. Jikalau KPK tanggap lantas menyikapi laporan tindak korupsi yang diajukan masyarakat, baik melalui email maupun langsung menyerahkan berkas ke kantor KPK di Jl HR Rasuna Said Kuningan; tidak menjadikan laporan tersebut hanya teronggok di kotak folder – eksistensi KPK tetap berarti bagi kelangsungan transparansi keuangan Negara.

Kasus berdarah yang menimpa AA agaknya dapat dijadikan pelajaran, betapa pengungkapan perkara penyimpangan keuangan negara kepada publik pasti mengundang dan mengandung risiko berat (pahit). Sangat mungkin pihak yang merasa risih lantaran tidak bersih, sekuat mungkin berupaya mengubah image KPK sehingga pelaporan perkara korupsi tersendat, lantaran tiba-tiba sibuk dan mengalihkan “konsentrasi” kerjanya ke kasus ketuanya.

Bisa saja 4 anggota KPK lainnya merasa giris jika satu diantara mereka menggantikan kedudukan AA, akan tetapi suatu waktu juga akan dijatuhkan pada sebuah masalah yang cukup rumit. Dengan demikian boleh dibilang, 4 anggota KPK tidak ada yang bersedia menggantikan posisi AA. Bila sudah begini, sekali lagi reorganisasi dan reposisi struktur harus segera dilaksanakan.

Kita tetap menghargai KPK sebagai lembaga bagus, melepaskan dari ocehan nyinyir ATM Berjalan, sehingga pada akhirnya KPK tetap ditempatkan sebagai lembaga independen namun tetap diawasi kinerjanya oleh masyarakat. Independensi KPK berbanding lurus dengan transparansi keuangan Negara, dan beranjak dari premis itu kinerja KPK perlu mendapat pengawasan, meski tidak bertanggung jawab langsung kepada sang pengawas (masyarakat).

Dengan kata lain reorganisasi dan reposisi struktur KPK menjadi penting bagi keberlangsungan lembaga super body yang secara leluasa dapat masuk ke ruang kerja pribadi pejabat negara. Yang menarik dari kasus AA adalah bertepatan waktunya dengan tuntutan sejumlah partai politik menyangkut buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif 2009. Perhatian publik beralih ke masalah AA. Di tengah kasus AA, kita dihadapkan lagi dengan isu Pilpres 2009. Budaya kejut atas informasi yang menyedot perhatian publik, terbukti masih sukses melahirkan opini, wacana, debat dan sebagainya.

Sebagai catatan pendek terakhir, saya sangat tidak yakin jika AA jatuh dan berstatus tahanan karena seorang cady yang berstatus mahasiswa PTS.***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: