Oleh: da2ngkusnandar | Juni 26, 2009

Penataan Wilayah

Oleh Dadang Kusnandar

SEBIDANG tanah telantar di tengah kota, sekitar rel kereta api, berdiri gubuk-gubuk plastik dengan sarana apa adanya. Di dalamnya kehidupan berlangsung lengkap dengan segala pernik sosial yang muncul setiap hari, bahkan setiap saat. Para pendatang (biasa disebut kaum urban) menempati lahan tidur milik PT KAI itu sebagai pilihan yang apa boleh buat. Daripada tidur di kolong jembatan atau emper toko, agaknya mendirikan gubuk sekitar rel kereta api jauh lebih baik. Kendati mereka yakin bahwa perbuatan itu sesungguhnya salah namun pertarungan dan perjuangan mempertahankan hidup di belantara kota tak bisa dihindari.

Tahun berganti dan terus berganti. Kaum urban yang menempati lahan sepanjang rel kereta api pun terus bertambah. Makin sesak makin pengap dan makin kompleks pula masalah yang ditimbulkannya. Lahan tidur yang disulap kaum urban jadi sepetak tanah itu bahkan bisa dijualbelikan. Dan mereka yang telah menemukan jalan pencaharian, membangun gubuk-gubuk itu menjadi bangunan semi permanen atau permanen. Kehidupan malam di sana, jangan ditanya lagi! Berkembang cukup pesat dari pedagang kopi, pengamen, atau pelacur yang menjajakan tubuhnya.

Pesona dan daya tarik kota, mungkin alasan awal kedatangan kaum urban berspekulasi mengadu nasib. Ketiadaan pekerjaan di desa, terbatasnya sarana hiburan di desa, serta paling penting keinginan untuk mengubah nasib; berhasil menggerakkan kaum urban meninggalkan desa. Mereka dibekali keinginan dan ketetapan hati untuk menjadi ”orang yang diperhitungkan”.

Tahun terus berganti dan pemerintah daerah di kota tersebut tidak malu-malu menarik retribusi dan pajak, berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun retribusi oleh PD Pasar bagi mereka yang berjualan di sana. Pemukiman padat itu pun memungkinkan terbentuknya sebuah komunitas yang kelak setara dengan sebuah Rukun Warga (RW). Maka dibentuk kepengurusan RW dan RT di lahan tidur sepanjang rel kereta api.

Masalah semakin kompleks. Penataan ruang wilayah jadi kian jauh dari gambaran ideal, dan kita bagai terjebak dalam dua opsi sulit: Melaksanakan pembangunan berdasar penataan ruang wilayah yang diatur oleh UU ataukah membiarkan masyarakat urban menempati ruang-ruang kosong yang belum digunakan pemiliknya. Pertanyaannya kemudian, RUU Penataan Wilayah ditujukan bagi siapa?

Pertanyaan lain, mengapa ruang padat pemukim selalu dibenturkan dengan pelbagai surat atau perizinan atau sertifikat sehingga akhirnya dibongkar? Padahal tidak ada jaminan pemerintah bahwa di ruang tersebut kelak akan didirikan bangunan atau fasilitas umum, malah biasanya didirikan hyper mall dan sejenisnya yang hanya menghitung faktor keuntungan bagi segelintir penguasa dan pengusaha.

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setiap kota/ kabupaten punya kebijakannya sendiri. Ketersediaan ruang publik dan ruang privat mungkin beralasan jika diatur dengan peraturan daerah (perda) supaya dapat meminimalisir penggunaan lahan tidur milik instansi pemerintah atau penggusuran pemukiman padat karena terbukti ada pelanggaran peruntukkan. Demikian pula perda tata ruang menjadi penting untuk menyediakan ruang publik yang memadai bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah dituntut menyediakan taman kota atau sejenisnya yang dapat mengeliminasi kerapatan polusi udara. Demikian pula pemerintah harus mempublikasikan RTRW nya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merencanakan pembangunan yang tidak bertentangan dengan RTRW.

Pemerintah pun atas nama Perpres No.36 Tahun 2005 tidak semena-mena menerapkan definisi demi kepentingan umum yang berujung pada penggusuran paksa atau eksekusi. Di layar televisi kita sering menyaksikan alat berat (beco) menghancurkan pemukiman padat atas nama pembangunan. Melalui layar televisi pun kita menyaksikan kepedihan warga miskin yang rumahnya digusur. Adakah kenyataan ini sesuai dengan penataan ruang wilayah yang tengah dibahas di Panitia Khusus DPR RI sejak 9 Februari lalu?

Ulasan dibawah ini akan banyak merujuk RRU Penataan Ruang yang diajukan pemerintah kepada DPR RI. Pada bab I ketentuan umum pasal 1 menerangkan bahwa: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 2 : Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola penataan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Pada dua pasal tersebut di atas terlihat bahwa penataan ruang wilayah dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan setempat berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sementara tata ruang wilayah tidak dapat direncanakan jika struktur alam tidak dapat diubah. Artinya berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup maka tata ruang wilayah tidak dapat direkayasa untuk keperluan apapun.  Jika untuk keperluan pariwisata, penataan ruang wilayah semaksimal mungkin diusahakan agar tidak merusak lingkungan (alam) yang ada.

Perbincangan RUU Penataan Wilayah agaknya sering terbentur dengan kenyataan adanya penataan ruang ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 7 ayat 1) yang diperjelas dengan ayat 3 Pasal 7 yang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. Ketika penataan ruang wilayah dipraktekkan tidak mustahil berlangsung eksekusi (berupa pembongkaran paksa pemukiman penduduk karena tanah yang dihuni melalui pengadilan setempat diklaim sebagai milik negara) yang tidak merujuk kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain peluang timbulnya pelanggaran oleh aparat negara terhadap penduduk (dalam hal pembongkaran pemukiman padat di tanah sengketa) biasa terjadi, bahkan setiap saat. Hal ini pun relevan dengan ketidakjelasan definisi demi kepentingan umum yang mengiringi Perpres No.36/2005 tentang Pertanahan.

Sanksi

Prolog dalam tulisan ini yang menerangkan penempatan tanah negara oleh kaum urban di beberapa kota,  setidaknya memberi ilustrasi mengenai betapa sulitnya masyarakat memiliki tanah. Entah dengan status hak guna bangunan maupun hak milik. Pemilikan sertifikat tanah dan bangunan pun tidak lepas dari pengeluaran sejumlah uang yang cukup besar bagi kalangan menengah bawah. Dalam hal ini pemda setempat juga selalu mengutip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh warga yang menempati tanah-tanah negara. Ironi yang terus terjadi dalam tata pemerintahan Indonesia, khususnya menyangkut penataan ruang wilayah, akhirnya menjadi bertolak belakang dengan mengedepankan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih ketika RUU Penataan Wilayah pun menyertakan sanksi hukum kepada para pelanggar penggunaan tata ruang wilayah.

Sangat mudah ditebak, korban sanksi hukum tersebut tidak lain adalah masyarakat urban, masyarakat miskin yang menyesaki kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada tempatnya semula. Sanksi administratif yang diterangkan dalam Pasal 60 ayat 1-3 semuanya ditujukan kepada masyarakat pengguna lahan terbuka milik negara. Peringatan tertulis dari pemda setempat (a), penghentian kegiatan sementara (b), (c) penghentian sementara pelayanan umum, (d) penutupan lokasi, (e) pencabutan izin, (f) penolakan atau pembatalan izin, (g) pembongkaran bangunan; dan atau, (h) pemulihan fungsi ruang – sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 yang diteruskan dengan denda berdasarkan peraturan perundangan (ayat 2), dan peraturan pemerintah (ayat 3) semuanya mengacu kepada masyarakat urban.

Masyarakat yang tengah memperbaiki status sosialnya meski harus berhadapan dengan aparatur negara. Sanksi administratif pada pasal 60 ayat 1 semestinya juga diberikan kepada pejabat pemda setempat yang mengeluarkan izin peruntukkan maupun menarik PBB atau retribusi daerah kepada masyarakat urban yang menempati tanah-tanah tersebut. Tanah yang ditinggalkan pemiliknya, entah karena belum ada investasi atau miskinnya visi pemerintah daerah dalam hal tata ruang wilayah.

Sebaiknya pasal 60 tersebut juga memberikan sanksi administratif kepada instansi pemerintah atau pejabat berwenang, berupa: pemberhentian sementara dari jabatan. Asumsi ini diajukan mengingat adanya pemberian izin kepada kaum urban mengelola tanah negara, misalnya penarikan PBB atau retribusi perdagangan oleh PD Pasar, atau juga pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya. Pejabat berwenang yang melakukan tindakan indisipliner administratif tersebut selayaknya juga diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata.

Sanksi pada pasal 60 juga menerangkan adanya ketaksiapan pemda menata ruang wilayahnya. RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah sepertinya merupakan harga mati sehingga rencana perombakan sebuah wilayah menjadi terkatung-katung. Misalnya sebuah wilayah yang dipatok pemda sebagai tempat reservasi atau penyerapan air tanah, karena perkembangan pembangunan terpaksa pasir di daerah tersebut digali dan diperjualbelikan. Akibatnya kerusakan lingkungan terus berlangsung dan jangan ditanya lagi kemampuan menyerap air tanah di tempat yang terus digali pasirnya tersebut.

Bersatunya pengusaha pasir dengan pejabat pemerintah atau orang di belakang layar (yang bisa jadi ia mempunyai kedudukan cukup kuat di pusat atau di tingkat propinsi) menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di tempat yang diklaim pemda setempat berdasarkan RTRW sebagai daerah reservasi air. Tidak berlebihan kiranya jika pejabat berwenang dan pengusaha yang merusak keasrian lingkungan tersebut diajukan ke pengadilan perdata. Berbicara sanksi admnistratif dengan begitu juga harus dibebankan kepada pejabat publik yang melakukan pelanggaran. Bukan melulu sanksi tersebut dibebankan kepada masyarakat miskin atau kaum urban yang menempati tanah-tanah milik negara akibat ketidakmampuan memiliki tanah di kota.

Penutup

Itu sebabnya penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan berpihak kepada rakyat.  Sementara pembongkaran bangunan bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 yang menerangkan: Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. Penataan ruang memang seharusnya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 7 ayat 1)

Pasal lain yang patut disinggung ialah tentang ketersediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota. Perhatikan pasal 30 ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 tertulis paling sedikit ruang terbuka hijau (ruang terbuka hijau publik dan privat) sebesar 30% sedangkan ayat 3 tertulis paling sedikit 10%. Ambivalensi ayat 2 dan 3 tampak jelas. RUU Penataan Ruang masih menyimpan beberapa pasal dan ayat karet yang masih debatable.

RUU Penataan Ruang yang terdiri atas 12 bab 65 pasal sebaiknya dikritisi DPR RI, khususnya panitia khusus yang membahas masalah ini. Daya kritis dan nalar yang logis, analitis, serta sistematis sangat diperlukan bagi terpenuhinya ketersediaan penataan ruang wilayah di Indonesia yang benar-benar ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan menjadi alat penindas untuk mengusir sejumlah orang miskin yang (kebetulan saat ini) menempati dan mendirikan bangunan di tanah-tanah milik negara atau instansi pemerintah. [@]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: