Oleh: da2ngkusnandar | Juli 9, 2009

PSB Titipan

Oleh Dadang Kusnandar

PENERIMAAN Siswa Baru (PSB) sering menuai kontroversi. Orang tua menitipkan anaknya agar diterima di sekolah favorit. Berbagai upaya dilakukan, misalnya mendatangi panitia PSB, menitipkan kepada partai politik, LSM, ormas, bahkan kepada calo PSB. Ada ketidakyakinan anaknya gagal di sekolah tujuan sehingga orang tua repot wara-wiri mengurus anaknya. Sekolah negeri jadi tujuan, mungkin lantaran fasilitas penunjang pendidikan yang memadai dan memungkinkan pengembangan kreativitas anak. Sekolah negeri juga dilirik karena dianggap murah alias tidak banyak keluar biaya. Mungkin juga karena sekolah negeri relatif punya peluang lebih besar menciptakan anak didik berkualitas sehingga mampu mengembangkan faktor kecerdasan intelektual dan mengambil porsi dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Boleh jadi karena orang tua merasa naik prestisenya karena anak-anaknya mengais ilmu di sekolah unggulan di kotanya dengan harapan ke depan lebih baik lagi. Tetapi ada kalanya sekolah favorit sekadar ingin memaksakan kehendak orang tua kepada anak.

“Kamu harus sekolah di sana. Ibu malu kalau anak ibu tidak di sekolah favorit. Turun nanti gengsi keluarga kita”. Anak  bisa saja terancam atas ulah tidak produktif ini. Anak tertekan lantaran sekolah pun diatur orang tua. Hampir tak ada kebebasan menentukan pilihan sendiri. Anak meski sudah akil balig, memasuki usia 17 tahun, masih dianggap anak-anak. Orang tua yang seharusnya mengarahkan ternyata memaksakan kehendak kepada anak, tanpa mempertimbangkan kemauan anak. Yang penting anak mengikuti kemauan orang tua, karena selalu berdalih lebih tahu, lebih tua, dan lebih mengerti mana sekolah yang bagus.

Dalam konteks ini, tidak ada proses pendewasaan anak, tidak ada proses kreatif yang dibukakan ruangnya oleh orang tua. Namun sebenarnya, anak jadi objek orang tua, jadi “mainan” orang tua manakala di hadapannya muncul persaingan massal: PSB. Apa boleh buat. Beginilah wajah dunia pendidikan indonesia. Masih belum bertemunya kesadaran penilaian akan pendidikan yang pas bagi anak berhadapan dengan keinginan orang tua yang selalu dipaksakan. Di sisi lain, anak tidak punya keberanian bersikap mewujudkan keinginan sendiri (dalam hal ini, memutuskan sekolah pilihan) karena kekuasaan orang tua. Anak hanya wajib mengikuti kehendak orang tua.

Kalau tidak mengikuti kehendak orang tua, siapa yang akan membiayai sekolahnya. Posisi dilematis ini menjadikan anak ada di pihak tersudut. Perihal bagaimana kelak apakah anak mampu menyerap pengetahuan di sekolah favorit pilihan orang tua, terserah anak, atau mungkin bisa diatur dengan kekuatan finansial. (Wallahu `alam).

Sudah menjadi rahasia umum sekolah tetap mengutip sejumlah uang kepada orang tua siswa. Atas nama sumbangan ala kadarnya tetapi ditentukan besarnya minimumnya. Ada yang bernama uang praktek komputer, pembangunan musholla, dan lain-lain. Kendati dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterima sekolah, tetap saja orang tua merogoh isi kocek. Pendidikan gratis hingga SMP belum terbukti. Sekolah juga terbiasa menyediakan/ menjual seragam sekolah, baju batik yang dikenakan pada hari tertentu, seragam pramuka, kaos olah raga dan celana training, termasuk buku pelajaran. Telah berbergeserkah fungsi sekolah di zaman kini? Telah sedemikian sistematiskah sekolah di negeri kita? Dan dengan begitu bila ada siswa yang tak mengenakan pakaian pramuka pada hari Sabtu maka ia dianggap telah melanggar peraturan sekolah. Bila ada siswa yang belum melunasi cicilan uang gedung (padahal gedung sekolah masih layak guna) sesuai keputusan Rapat Komite Sekolah, maka ia tersendat mengikuti test sumatif (ujian semester)?

Kembali ke pembicaraan awal. Pemilihan sekolah lanjutan di berbagai kota minggu ini tak pelak mengundang dilema yang unik dan khas. Namun dilema ini terus berulang setiap tahun ajaran baru. Dilema yang akhirnya berubah menjadi fenomena ini mestinya menyadarkan orang tua menyoal pendidikan anak. Menyoal pemilihan sekolah yang diminati anak tanpa harus memaksakan kehendak orang tua. Orang tua seharusnya hanya mengarahkan bukan memaksakan. Orang tua seharusnya lebih paham kondisi psikis anak yang memang agak terguncang ketika titipan orang tua ke sekolah negeri tujuan ternyata tidak berhasil.  Orang tua pun lantas “menyalahkan” kerja orang yang dititipi anaknya ke sekolah dimaksud. Jelas, psikis anak terguncang sejenak. Pertama, ia malu kepada teman-temannya karena tidak diterima di sekolah negeri yang telah diketahui teman-temannya. Kedua, ia merasa salah lantaran tidak berhasil mengerjakan test PSB meski Nilai Ebtanas Murni (NEM) dari sekolah sebelumnya menunjuk ke angka yang bagus. Ketiga, ia dikejar waktu karena awal tahun ajaran 2009 – 2010 hanya bersisa 3 hari lagi.

Pengumuman penerimaan siswa baru di Kota Cirebon berlangsung hari ini, Kamis 9 Juli 2009. Puluhan (mungkin lebih) orang tua siswa gelisah karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Pada keadaan ini, orang tua menyiapkan peluru yang lain, yakni sejumlah uang kepada aparat PSB dan atau jajaran Diknas yang ditengarai mampu menyelesaikan masalah pribadinya. Sementara petugas terkait jadi serba salah lantaran orang tua mendesakkan agar anaknya diterima di sekolah negeri relatif dikenal cukup baik atau ada link tertentu yang menghubungkannya.

Persoalannya kemudian, mengapa tidak daftar ke sekolah swasta saja? Adakah yang salah jika menyekolahkan anak  ke SMP atau SMA atau SMK swata? Adakah yang salah jika kelak terbukti sekolah negeri mengutip biaya cukup besar (bahkan sebelum anaknya resmi diterima di sekolah negeri)? Bukankah kita mahfum, sekarang biaya sekolah negeri sama dengan biaya sekolah swasta. Sekolah swasta pun telah memprogram sistem pendidikannya secara optimal sehingga siap bersaing dengan sekolah negeri. Tengoklah sekolah swasta unggulan, semisal Perguruan Muhammadiyah, Balai Pendidikan Penabur, Santa Maria, boarding school, sekolah alam terbuka dan masih banyak yang lain.

Seandainya orang tua menyerahkan pilihan sekolah kepada anaknya, karena memang sang anak yang akan sekolah (bukan orang tuanya); tidak mustahil sekolah swasta akan dilirik anak. Sekolah di mana saja sama. Yang penting di sekolah lanjutan itu anak mampu menyerap pengetahuan dan pengembangan diri sebagai bekal hidup di tengah pergaulan sosial yang heterogen itu. Kabarnya sekolah swasta di kota besar, seperti Jakarta dengan Jakarta International School dan Tarakanita, atau The Brito College di Yogyakarta, Islamic Boarding School di Tangerang, Regina Pacis di Bogor, maupun yang berada di Bandung — menyediakan sistem pendidikan yang siap berkompetisi dengan sekolah negeri. Ini akan terbukti di perguruan tinggi, kualitas dan kuantitas alumninya yang diterima kuliah di PTN tidak kalah dengan alumni SMA negeri dari kota mana pun.

Untuk menghindari penitipan anak agar bersekolah di negeri, sebaiknya orang tua siswa melandasinya dengan niat awal bahwa pendidikan tidak untuk dipaksakan kepada anak. Lantas jika kita tahu bahwa anak kita itu emas, maka di mana pun ia berada tetaplah emas. Ia akan menyinarkan kilau keemasannya di sekolah tempatnya mengais ilmu dan pengembangan kepribadian serta kepercayaan diri. Sebaliknya, bayangkan keruwetan orang tua siswa yang kebetulan anaknya gagal, tidak diterima di sekolah negeri meskipun telah titip kepada orang yang punya link kepada panitia PSB dan sebagainya. Orang tua itu pasti resah, terlebih dikejar deadline 3 kali 24 jam.


Responses

  1. itulah budaya masyarakat kita…. parah….
    Info yang sangat menarik trim’s

  2. Selasa, 14 Juli 2009 ybll Bupati Cirebon mengumpulkan kepala SMP dan SMA Negeri di bangsal Nyi Mas Gandasari. Dua jam kemudian diikuti pers, bupati memaparkan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa tanpa biaya mahal. Ia marah ketika liputan pers menyorot pemungutan uang jutaan rupiah pada pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2009 di kabupaten cirebon.

    Lantas didata, total mencapai angka Rp 9 miliar. Uang sejumlah itu harus dikembalikan kepada orang tua siswa dalam waktu seminggu. Jika tidak bupati akan memecat kepala sekolah.

    Teman wartawan yang meliput kemudian mengatakan, “kamera saya tak luput dari ekspresi bupati yang marah”. Katanya lantas bupati bercerita menyoal sulitnya sekolah ketika ia kecil, karena ibunya yang janda mesti membiayai sekolah dengan terseok-seok.

    Sehari kemudian, Rabu 15 Juli 2009 beberapa sekolah negeri di kabupaten cirebon mengembalikan uang pungutan PSB. Nominalnya variatif antara Rp 2,5 juta – Rp 4 juta.

    Tapi lagi-lagi ada kabar mengejutkan: registrasi daftar ulang kelas XI sma negeri di kota cirebon dikenai pungutan Rp 500 ribu plus SPP dua bulan. Jadi orang tua siswa dikenai biaya daftar ulang senilai Rp 740 ribu.

    Inikah wajah dunia pendidikan kita?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: