Oleh: da2ngkusnandar | Juli 15, 2009

Wamil dan Politik

Catatan Dadang Kusnandar

Anggota Lingkaran Dialog Kebudayaan, tinggal di Cirebon


SELASA 14 Juli 2009 ketika menelpon teman, saya dikejutkan dengan jawabannya bahwa ia sedang mengikuti pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Wajib Militer yang mulai dibahas di tingkat kota/ kabupaten. Kabarnya sejumlah ormas, organisasi pemuda, tokoh masyarakat bersama eksekutip tengah asik membahas RUU tersebut. Tentu saja mengejutkan lantaran belum lama pilpres 2009, minggu ini digelar pembahasan RUU secara betingkat di kota/ kabupaten untuk seterusnya drfat itu diserahkan ke pusat kemudian diantarkan ke DPR RI.

Ingat wamil, ingat masa kuliah. Ingat wamil seperti mempertautkan lagi Resimen Mahasiswa yang di kampus saya dulu dinamakan (maaf) Hansip Kampus. Ingat wamil ingat rekrutmen mahasiswa dan pemuda Amerika menyongsong Perang Korea dan Perang Vietnam. Ingat wamil, tentu saja ingat sekian film perang Hollywood yang menggambarkan AS tak pernah kalah di film yang sengaja dipublish untuk membalik image masyarakat dunia. Karena sesungguhnya AS ditendang Korea dan kalah di Vietman. Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang psikisnya terganggu, fisiknya cacat dan berlobangnya kerugian kas negara; mencerinkan kesia-siaan perang. Nama Oliver Stone saat itu begitu akrab bagi penikmat film perang Vietnam Vs Amerika, maupun Amerika Vs Kamboja dan sebagainya.

Ingat wamil (wajib militer) mengingatkan kembali betapa kaum sipil ditarik masuk ke kancah militer, dilatih perang, dipersiapkan untuk membunuh serta tidak gentar untuk terbunuh. Barangkali dokrin militer yang abadi itu: Membunuh atau Dibunuh, sangat lekat di benak para pemuda dan mahasiswa yang direkrut pada program wajib bela negara, yang bernama wajib militer.

Dan ketika saya dikejutkan dengan adanya pembahasan awal RUU Wamil di Indonesia, terbesit bayangan sebuah pulau yang mengapung di wilayah Kepulauan Riau yang bernama Ambalat. Juga kembali tertaut pada dua pulau yang belum lama pindah alamat ke Malaysia, yakni Sipadan serta Ligitan. Kejutan itu bukan saja membuat saya giris dan merinding, namun saya ditohok kawan-kawan menyoal tidak perlunya RUU itu ada. Kawan-kawan menolak dengan berbagai alasan. Pertama penolakan terjadi karena harus disadari bahwa membela negara bukan hanya angkat senjata dan membunuh musuh. Katanya, petani yang menanam mengurus memberi pupuk terus memanen padi juga melakukan bela negara. Demikian juga penyair yang menulis syair (puisi) menolak dan menyerang korupsi adalah bela negara. Bahkan ada yang mengatakan seperti akan perang saja maka harus ada wamil segala.

Saya sangat tidak setuju kebijakan itu. Bela negara memang kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Memiliterkan sipil, saya tidak setuju. Akademisi yang setuju berarti pelacur akademik. Bela negara tidak bisa dipahami dalam perspekif wamil. Kita telah dikacaukan antara bela negara dan bela pejabat, begitu juga kita dikacaukan antara negara yang kacau dengan kekacauan negara. Ujaran teman saya di Indramayu yang dikenal lurus berpikir dan bertindak itu pun selaras dengan pikiran penyair bahwa semua aktivitas ditentukan berdasarkan profesionalitas. Artinya wamil yang secepat kilat tidak bakal mampu mengusir kapal perang Malaysia yang siap-siap mengambil alih Ambalat. Seorang guru SMP menyatakan tidak setuju karena wamil hanya membuang duit negara, padahal masih banyak pos lain yang perlu dana.

Secara guyon ada yang berkata, “Kalau dapat senjata dan bebas menggunakannya, boleh juga tuh wamil. Nanti senjatanya buat nembak yang membuat UU nya”. Wow, serem juga ya konflik terpendam hubungan sipil militer pada pandangan guyon kawan itu. Ada yang menolak RUU Wamil lantaran perbedaan ideologi sipil militer, malah akan menjadi bisnis idealisasi di departemen pertahanan dan keamanan. Katanya, ada politisasi berarti ada bisnis.

Namun beberapa menyatakan setuju adanya UU Wamil yang ditasbihkan bagi seluruh warga negara berusia maksimal 45 tahun. Alasannya lantaran lemahnya disiplin di kalangan pemuda, setuju dengan merujuk Cina dan Korea yang menerapkan wamil. “Jika sewaktu-waktu negara mengklaim darurat perang maka mayoritas sdm kita sudah siap untuk pertahanan. Apalagi melihat situasi sekarang”, paparnya. Ada yang sepakat karena bela negara sebagian dari iman, meski demikian para anggota dewan yang terhormat dan para pejabat harus memberi teladan terlebih dahulu. Ada yang setuju pada kondisi tertentu dan wamil dihentikan setelah kondisi aman karena tugas pengamanan negara adalah tugas TNI. Juga setuju dengan merujuk sishankamrata, sistem pertahananan keamanan rakyat semesta serta menurunnya semangat bela negara.

Setiap warga negara jika diperlukan harus mau dan siap membela negara. Wamil pun seharusnya tanpa diskriminasi dan harus selektif strategis. Saya kaget mendengar penuturan ini: Setuju agar demonstrasi yang digelar mahasiswa dan massa yang sudah dibekali pelatihan wamil tambah seru. Apik itu. Mahasiswa bisa duel dengan militer dengan strategi dan taktik yang sama. Habis, mahasiswa tawuran terus! Ada yang sepakat lantaran kaum sipil tidak lagi arogan memakai baju ala militer. Ormas harus melepas kostum ala militer. Wamil sesuai pasal 30 UUD 45 tentang bela negaradan UU No 20 tahun 1980. Ada yang beralasan untuk membela negara, apa sih yang tidak setuju? Juga ada yang masuk dari pemikiran pentingnya menjaga kedaulatan NKRI apapun caranya agar berdaulat dan disegani.

“Secara jujur saya sering merasa khawatir pada jiwa ksatria kita. Banyak kasus seperti Amalat misalnya tidak mendapat reaksi yang gagah perwira. Seolah ada rasa tidak peduli pada bela negara, atau bahkan rasa takut menghadapi bangsa lain. Di sisi lain keberingasan dan amuk masih menjadi penyakit sosial kita”, katanya mengajukan tanda setuju pada UU Wamil. Tapi intinya saya cemas pada pembangunan karakter bangsa yang nyata dari segi jiwa kesatriaannya (disiplin, terorganisir, berani, kuat dan mental harga diri) sebagai jatidiri bangsa, tambahnya. Ada yang setuju untuk memaksimalkan energi generasi muda daripada menghabiskan waktu untuk dugem.

Ada yang berkata, “Setuju, karena sampai sekarang nilai kedisiplinan dan managemen tentara masih yang terbaik. Nilai ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar. Tanpa kedisiplinan tidak ada kesuksesan”. Tanda setuju juga terucap untuk menumbuhkan nasionalisme. Namun ada yang berseloroh, “Setuju daripada nganggur, kan dapat pengalaman militer dan mempersenyawakan sipil militer”. Serta ada pula yang menyatakan sepakat pada RUU Wamil unuk mengurangi jumlah pengangguran sarjana, tetapi bukan untuk menambah perasaan takut kepada rakyat. Akan tetapi ada yang mengutip pendapat filosof Motse (468 – 401 SM) : dari ketiga unsur negara, rakyat adalah bagian paling penting dan penguasa adalah bagian paling akhir kepentingannya. Maka gunakan atau ikuti wamil atau tidak sama sekali.

Sebagai warga negara saya terus terang menolak RUU tersebut. Bukan lantaran tak siap memanggul senjata ke kancah perempuran. Juga bukan karena tak siap diberondong mortir dan peluru musuh di garis batas impian dan harapan (meminjam baris puisi Chairil Anwar: Karawang Bekasi), juga bukan lantaran tak ingin kami mati muda, tapi kami adalah kepunyaanmu, sambung Chairil Anwar. Termasuk bukan karena membiarkan Ambalat berpindah alamat ke Malaysia. Namun penolakan ini berangkat dari pemkiran semula bahwa wamil banyak yang tersia-sia karena mereka belum/ tidak profesional memasuki arena perang. “Mama, kapan papa pulang? Mama sebab apa perang?”, sindir Iwan Falls dalam sebuah lagunya.

Dengan kata lain Ambalat yang tidak dirawat negara, tidak dipersiapkan struktur dan infastrukturnya, tidak dibangun sebagaimana pulau lain yang produktif di Indonesia jauh lebih penting daripada melatih pemuda usia produktif dalam program wajib militer yang agaknya akan diundangkan.

Wamil juga bersinggungan dengan politik paska pemilu legislatif dan pilpres yang baru lalu. Jasa tentara kelihatannya dibalas pemerintah melalui pengajuan draft RUU Wajib Militer. Begitukah iklm politik kita yang masih suka berkutat dengan julukan politik dagang sapi?***


Responses

  1. untuk sekarang ini belum perlu wamil, yang militer sukarela saja masih banyak peminatnya. jika dalam keadaan darurat…ya tinggal mobilisasi umum saja

  2. wamil = maju perang…?? hmmmm (thinking mode on)

  3. tulisan di atas diterbitkan Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, Kamis 6 Agustus 2009.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: