Oleh: da2ngkusnandar | Januari 28, 2010

Tanah Untuk Rakyat

DIALOG Marhaen dengan Bung Karno di Cigereleng Kabupaten Bandung tahun 1930 an mengingatkan kembali tentang pentingnya hak kepemilikan, pengelolaan atas tanah. Sepetak tanah keluarga Marhaen yang digarap sendiri lantas hasil kebunnya dijual sendiri ke pasar –menandakan kemerdekaan penggunaan tanah. Kini setelah 64 tahun republik ini merdeka, masalah pertanahan terus menjadi agenda tak pernah henti. Seolah berbagai masalah yang muncul sekitar petanahan terus dirundung kepelikan yang tak pernah usai. dari produk hukum kolonial, status kepemilikan tanah yang bertingkat dari tanah girik-hak guna-sertifikat-tanah negera ~vagai tak ada ujung. Mirip roman Mochtar Lubis: Jalan Tak Ada Ujung.

TANAH kini jadi komoditas bisnis. Munculnya makelar tanah, pialang tanah, birokrasi pertanahan (BPN), hingga kekiuatan modal kaum kapitalis yang biasa mengggusur tanah rakyat demi pengembangan korporasi bisnisnya. Tanah menjadi penting karena UUD 45 mencantumkan hutan, tanah, air dan kekayaan alam dikuasai negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tapi benarkah substansi sebesar-besarnya kepentingan rakyat telah termanifestasi dalam masalah pertanahan di Indonesia?

SULITNYA rakyat memperoleh tanah menandakan kegagalan negara memfungsikan diri melaksanakan isi UUD 45 di atas. Ratusan atau ribuan warga di daerah tertentu harus meninggalkan tanah yang telah dihuni dan dikelola puluhan tahun lantaran sebuah korporasi bisnis perusahaan multinasional hendak mengembangkan sayap bisnisnya di lokasi tertentu. Aparat desa dan kepala desa, uang, aparat hukum dan aparat bersenjata bekerja sama mendahulukan kepentingan pengembangan bisnis. Rakyat tak kuasa melawan sengketa ini. Lambat laun rakyat terusir, dan jika ada yang bertahan tak urung memperoleh teror serta (minimal) stempel anti/ menolak pembangunan.

BERBEDA dengan ratusan hektar tanah di Kramatjati Jakarta Timur yang melalui kekuasaan dan kekuatan modal dapat berubah menjadi Taman Mini Indonesia Indah pada 1970-an , atau lahan hijau di Sentul Bogor yang berganti menjadi arena balap mobil  pada 1980-an. Ketika rakyat susah memperoleh tanah, sebagian kecil penguasa dapat dengan mudah menyulap tanah menjadi performa lain dalam perspektif bisnis keluarga. Belum lagi isu jual beli pulau yang lantas dijadikan area wisata di kawasan terluar Indonesia.

KISAH Marhaen kini semakin sulit didengar dna terburai menjadi kenyataan pahit yang mengharubiru sejumah petani yang harus melepas tanahnya ketika PT Jasa Marga hendak membangun jalan tol, jalan lingkar, jalan lintas. Ratusan hektar tanah petani lepas ke tangan pengusaha, mungkin tanpa penggantian harga tanah yang sesuai. Didasari Perpres No 36 Tahun 2005, negara dapat sewktu-waktu mengambil tanah rakyat dan menggunakannya bagi kepentingan umum. Begitulah yang terus terjadi di sekitar kita, bahkan pengembangan jalan tol Cikampek – Cirebon yang terhambat di area tanah pondok pesantren Babakan Ciwaringin menandakan betapa peliknya masalah pertanahan. Kepelikan itu bertambah tajam ketika berhadapan dengan pemerintah, pengusaha, makelar yang sesegera mungkin hendak merealisasikan konsep pembangunan.

Pada zaman kerajaan,rakyat boleh menggunakan tanah sawah dan kebun bagi kepentingan pertanian. Kerajaan pun menyediakan sistem irigasi untuk menunjang kesuburan tanaman. Rakyat memberi pajak berupa hasil sawah dan kebun itu kepada kerajaan paska panen. Namun kini tinggal cerita. Bahkan keluarga kerajaan/ keraton sibuk bersengketa status tanah dengan pemerintah. Tak adakah kebijakan politik pemerintah yang berpihak kepada rakyat dalam hal pertanahan di Indonesia? Bukankah Kerajaan Thailand, pemerintahan sosialis Venezuela dan Bolivia sanngup menyerahkan tanah negara  untuk dikeola rakyatnya? Seperti juga RRC yang menyediakan tanah negara bagi industri rakyat. Indonesia masih belum berani melakukan perombakan kebijakan pertanahan bagi kepentingan rakyat.

YANG ada adalah sebuah plank bertuliskan: TANAH MILIK NEGARA. DILARANG MEMBANGUN DAN MENGGUNAKAN TANAH INI. Hingga dibiarkan telantar dan ditumbuhi semak belukar yang tingginya melebihi pagar pembatas; tanah negara itu tidak produktif. Belum lagi mudahnya sertifikat tanah diagunkan ke bank atau pegadaian atau pialang tanah untuk memperoleh sejumlah uang. Dalam kaitan ini munculnya sertifikasi ganda atas sepetak tanah mudah ditengarai.

DALAM sepenggal perjalanan saya 1986 – 1987  saat bersama teman-teman alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur mendirikan pesantren di Desa Kartajaya Kecamatan Pakuanratu Kabupaten Lampung Utara ~~rakyat di sana memiliki puluhan hektar tanah. Tanpa sertifikat, mereka menggunakan tanah untuk berkebun dengan sistem berpindah tanam (nomaden) dengan cara penebangan dan pembakaran pohon sebelum masa penanaman tiba (istilah Lampungnya: Najuk). Atas kesepakatan warga setempat dan diketahui Kepala Desa saat itu, Akibasyah, rakyat menyerahkan (menghibahkan) 200 hektar tanah berbukit dan bersungai kecil bagi pengembangan pesantren Mekkah.

NAMUN tak lam seusai pesantren membangun 3 lokal kelas dan 7 bangunan pendukung serta sebuah mesjid, dengan konstruksi kayu yang dihasilkan di tanah 200 hektar itu, puluhan rumah program translok didirikan di atas tanah pesantren. Sampai di mana masalah itu kini, saya kehilangan komunikasi. Apakah karena 200 hektar tanah hibah rakyat kepada yayasan pesantren tidak bersertifkat sehingga dengan mudah dinas transmigrasi Kabupaten Lamung Utara mendirikan puluhan rumah dan membagikan 3 hektar tanah bagi peserta translok saat itu? Ataukah memang status tanah negara  di lokasi jauh dari jangkauan kemajuanbebas  digunakan siapa saja? Padahal tak jauh dari situ ada perkebunan tebu dan pabrik gula di Tegineneng.

BAGI rakyat buat apa mengurus sertifikat tanah, saat itu di sana rakyat bebas memilih tanah, menentukan lokasi perkebunan, dan selalu berpindah pada tiap penanaman. Jarak yang jauh ke kota, bahkan harus ditempuh dengan perjalanan perahu kayuh  selama 6 jam melawan arus Sungai Way Kanan (anak Sungai Way Tulang Balang) untuk sampai ke Kabupaten Lampung Tengah lau diteruskan perjalanan mobil umum yang cuma ada sekali sehari ke ibu kota Lampung Utara, Kotabumi.

TANAH akhirnya menjadi barang mewah, terlebih adanya keyakinan masyarakat bahwa semakin lama harga tanah semakin mahal. Fenomena ini menunjukkan betapa sulitnya memperoleh sepetak tanah, betapa sulitnya rakyat dapat hidup tenang tak harus mengontrak rumah di perkotaan lantaran ketakmampuan ekonomi. Peliknya masalah pertanahan juga kian dipertajam dengan kenyataan mahalnya biaya pengurusan serifikasi tanah milik. Jutaan rupiah harus dikeluarkan rakyat untuk perolehan selembar sertifikat tanah. Badan Pertanahan Nasional setempat pun memang digenjot pemda untuk mendapatkan PAD.

MAKIN pelik masalah tanah diurai satu demi satu. Makin sulit rakyat kecil menikmati peroleh tanah, dan makin jauh tingkat kepedulian pemerintah melaksanakan program TANAH UNTUK RAKYAT. Di sisi lain semakin banyak petani yang menyewakan tanahnya kepada korporasi bisnis karena ketidakmampuan mengelola lahan sawah dan kebun akibat mahalnya harga bibit, obat tanaman dan pupuk. Setelah itu petani dan keluarganya menjadi buruh di tanah sendiri. Jangan heran jikalau masalah pertanahan banyak menyisipkan rasa ketidakadilan publik.

JALAN terbaik untuk sedikit mengurangi beban masalah pertanahan ialah keberanian kepala daerah di Indonesia untuk menyerahkan tanah tidur milik negara kepada rakyat bagi kepentingan pertanian.***


Responses

  1. sampai kapan hal ini terjadi. Apa harus malaikat yg pimpin negri ini?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: