Oleh: da2ngkusnandar | Mei 31, 2010

Herman Willem Daendels

Tulisan Pendek Dadang Kusnandar
penulis lepas, tinggal di Cirebon

TERINSPIRASI catatan Nina Lubis (Ekspedisi Anjer-Panaroekan, Kompas November 2008 : 14) tulisan pendek ini bermula. Guru Besar ilmu sejarah Unpad itu menulis : Daendels menjalankan pemerintahan yang sentralistik. Semua urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah diatur dari pusat dengan instruksi dari gubernur jendral. Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung tanpa perantara sultan atau bupati. Sejalan dengan itu Daendels melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional. Para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah yang menerima gaji, di bawah pengawasan prefek. Sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun tidak diakui lantas diganti dengan sistem penunjukkan. Kekuasaan mereka pun berangsur-angsur dikurangi. Dalam hal sikapnya yang anti feodal ini terlihat semangat Revolusi Perancisnya, yakni liberte (kebebasan), egalite (persamaan), fraternite (persaudaraan).

Perilaku Daendels yang terlalu keras, otoriter, kejam, yang jelas berlawanan dengan semboyan Revolusi Perancis yang dibanggakannya terdengar juga ke negeri Belanda. Lawan politiknya menilai Daendels -memerintah Jawa Hindia Belanda 1808 – 1811)- terlalu mencari keuntungan sendiri. Terlalu kasar menusukkan pisau ke dalam luka. Ia pun sering bertindak keras dan sangat kejam dalam pelaksanaan rencana pembuatan jalan dan benteng di Jawa (Rees, 1869 : 127).

Tulisan pendek ini tidak akan bertutur mengenai biografi Gubernur Jendral Hindia Belanda ini, melainkan pemaksaan kehendaknya mengganti sultan dan bupati. Mungkin bisa ditinjau dari tiga hal, pertama semangat persamaan alias anti feodal, kedua menjadikan bupati dan sultan sebagai pegawai Hindia Belanda, ketiga upaya merusak kekuatan lokal agar tak berontak kepada kolonial.

Tiga hal di atas setidaknya menunjukkan penjajahan budaya yang dilakukan Belanda di imperiumnya. Kabarnya, penjajahan jenis ini yang lebih mengharubiru dibanding penumpasan seluruh etnisitas (genocyde). Terlebih HW Daendels juga dikenal kejam dan menghabisi nyawa ribuan pekerja rodi pada pembuatan rencana jalan Anjer Panaroekan. Penjajahan budaya ini berdampak terus hingga kini. Pergantian sultan yang ditunjuk berdasar interes dan kepentingan Belanda, atas dasar suka/ tidak suka berakibat pada buramnya sejarah sebuah (eks) kerajaan. Alhasil, sangat mungkin para sultan yang memimpin kerajaan islam masa lalu di tanah Jawa adalah orang-orang pilihan Belanda. Lantas ini berlanjut hingga ke keturunannya. Dari teks ini, mereka yang menolak pengangkatan seorang sultan pada kurun masa tertentu, akhiirnya pergi meninggalkan kerajaan dan membangun perguruan di tempat lain. Penolakan yang logis ini pada mulanya bukan berawal dari keinginan sebuah klan untuk terus menjabat tahta tertinggi di kerajaan. Melainkan penolakan atas seorang sultan yang dipilih Belanda. Ironinya sultan itu pun juga berstatus pegawai pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.

Namun salahkah apabila dikontraskan dengan semangat anti feodal sebagaimana ramai berlangsung saat itu di kerajaan-kerajaan Eropa? Tentu saja kita tidak membaca dari sisi ini. Memang perbedaan tajam antara sistem kerajaan (monarki) dan republik terletak pada ketiadaan suksesi kepemimpinan. Tetapi penunjukkan seseorang yang dekat dengan penjajah untuk ditempatkan menjadi sultan dan atau bupati oleh Belanda, kemudian ia pun digaji oleh Belanda lantaran statusnya sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda ~ sudah pasti opsi politik dan kepentingan kelangsungan penjajahan lebih menonjol. Tak aneh apabila konsep Daendels ini ditentang di parlemen negeri Belanda sendiri.

Agaknya lebih tepat, penunjukkan orang-orang pilihan Gubernur Jendral Hindia Belanda pada jabatan sultan dan bupati merupakan kiat mujarab untuk meminimalisir pemberontakan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Mereka yang menjauh dari istana (kerajaan, keraton) tak pelak punya pengikut setia selain keluarga dan kerabatnya. Pada saatnya mereka memberontak dengan bantuan orang-orang dalam kerajaan sendiri yang sengaja ditempatkan sebagai mata-mata dan atau pencuri senjata Belanda untuk diberikan kepada mereka yang menolak pengangkatan sultan. Posisi “sultan” menjandi ambigu. Sebagai pegawai Belanda ia harus tetap menjalankan pemerintahannya sesuai keinginan tuannya, maka ada perintah langsung untuk menumpas pemberontakan sporadis itu. Di sisi lain sultan dan bupati itu berhadapan dengan saudara dan “rakyat”nya sendiri.

Inilah awal mula politik pecah belah (devide et impera) yang terkenal mampu menghentikan pemberontakan terhadap kolionialisme Belanda di Indonesia. Inilah strategi jitu yang dilakukan Belanda di Indonesia hingga mampu berkuasa berabad lamanya. Dan berdasar strategi ini pula kemudian dikenal istilah “londo ireng” yakni pasukan kerajaan yang direkrut sultan pilihan Belanda untuk memerangi bangsanya sendiri. Londo ireng itu dilatih menembak bangsa sendiri untuk diterjunkan pada peperangan.

Dapat dihitung berapa kerajaan dan kerajaan mana saja di Jawa yang mengalami pengangkatan sultan oleh Belanda. Demikian pula sejarah mencatat beberapa bupati, wedana, dan camat di Jawa pada masa itu yang “lebih belanda ketimbang orang belanda” dalam bersikap kepada inlander. Jika kembali mengingat jejak pembangunan jalan Anjer-Panaroekan pada masa Daendels itu, semula jalan yang mengiorbankan ribuan rakyat Jawa itu tidak diperkenankan dilewati pedati yang ditarik kerbau/ sapi/ kuda milik inlander. Jalan itu hanya boleh dilewati pasukan kavaleri Belanda, orang Belanda, dan priyayi Jawa. Mengingat sultan dan bupati setempat berpihak kepada Belanda, mereka tidak punya wewenang mempersilakan rakyat terjajah melewati jalan itu. Rakyat (inlander) hanya boleh melintasi jalan di seberang rute Anjer-Panaroekan ala kadarnya untuk gerobak dan pedati. Konon parlemen Belanda akhirnya menurunkan peraturan yang mengijinkan rakyat melintasi jalan Anjer-Panaroekan. Ide persamaan yang gempita di parlemen Eropa itulah penyebabnya.

Kembali ke pokok soal, yakni peredaman pemberontakan rakyat kepada Belanda. Sultan dan bupati pilihan Belanda memang punya sumbangan cukup besar meredam pemerontakan rakyat Jawa. Sultan yang berontak atau mahapatih yang berontak biasanya dipancung lantas potongan tubuhnya dibuang ke laut, dan tentu saja kerajaannya dibumihanguskan. Ini menimpa kerajan Surosowan Banten. Segera setelah itu, Belanda mengangkat/ memilih sultan pengganti yang siap mengabdi pada kepentingan kekuasaan Belanda.

Dalam beberapa hal, sejarah memiliki keterikatan dengan politik dan ekonomi. Jalan Anjer-Panaroekan menjadi urat nadi ekonomi yang mengapungkan kas keuangan kerajaan Belanda setelah Tanam Paksa oleh Van den Bosch diberlakukan di Jawa.***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: