Oleh: da2ngkusnandar | Juni 10, 2012

Desentralisasi dan Kuasa Presiden

Oleh Dadang Kusnandar
BeningPost

PRESIDEN bukan Raja. Tetapi perlakuan terhadap presiden dan perilaku presiden kadang melebihi seorang raja. Bepergian dikawal ketat, pasukan pengaman bergerak lincah mengamankan area plus jalan yang akan dilalui hingga bertingkat dengan nama ring satu-dua-3 dan seterusnya. Semua dipersiapkan sempurna dan harus steril dari tangan-tangan usil. Kursi yang akan diduduki presiden pada sebuah kunjungan, makan minum, gelas piring serta seluruh perangkat yang digunakan benar-benar harus fixed and saving. Semua pihak terkait dibuat sibuk supaya presiden aman dan nyaman. Melewati jalan tol pada jam macet pun, iring-iringan kendaraan presiden mesti didahulukan dan semua kendaraan harus minggir memberi ruang ~padahal tidak membayar tarif tol. Perlakuan terhadap presiden di negara republik kadang melebihi perlakuan hulu balang kerajaan kepada rajanya. Presiden sebagai simbol negara memang harus dihormati, presiden yang naik atas pilihan rakyat secara langsung itu sama dan sebangun dengan kepercayaan rakyat di negaranya. Maka ia layak dihormati.

Pertanyaan yang mengemuka, seperti itukah penghormatan kepada presiden? Kedua, bukankah dengan penghormatan berlebihan dan protokoler serumit itu dapat dikatakan overprotective? Ketiga, kenapa jika bepergian harus menyertakan menteri/ kabinet terkait kunjungan kerjanya saat itu? Tulisan ini mencoba menyajikan kondisi sebaliknya. Bagaimana jika kepergian seorang presiden ke daerah tidak disertai menteri-menterinya, tidak perlu membuat sibuk sekian aparatus negara hanya untuk kunjungan berdurasi satu dua jam saja.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya mampu memetakan atau menempatkan kantor kementerian sesuai dengan potensi daerah atau ikon daerah. Penempatan kantor Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali, menurut saya harusnya sejak lama dilakukan. Bali yang dicitrakan sebagai objek kunjungan wisata mancanegara serta menghasilkan devisa cukup besar tentu akan lebih berbenah diri sehingga mampu menarik wisatawan. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan penempatan kantor kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, lantaran kota itu dinamai Kota Pelajar, kota kelahiran Ki Hadjar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan Taman Siswa-nya. Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebaiknya ditempatkan di Timika Papua karena lokasi itu menyimpan kekayaan dalam takaran melebihi APBN. Timika jika dikelola dengan kekuatan posisi tawar yang kuat, prosentase keuntungan eksplorasi yang lebih besar untuk pemilik kekayaan alam ~sangat mungkin untuk melunasi utang negara dan pada gilirannya menjadi founding negara lain.

Kantor Menteri Kehutanan lebih tepat di Kalimantan Tengah. Selain untuk menjaga kawasan hutan lindung Tanjung Puting dan hutan ulayat di sekitarnya, juga berperan sebagai poros perdagangan hasil hutan ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Kantor Menteri Pertanian ditempatkan di lahan paling subur yang paling mungkin memproduski hasil pertanian, misalnya di Sumatra. Luas lahan pertanian Indonesia dinilai yang terbesar di dunia, dan di era 1990-an Indonesia mampu mengekspor kedelai dan sapi. Tapi entah kenapa, saat ini malah doyan impor pangan. Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, setidaknya ada enam alasan kenapa produksi pangan di Indonesia menurun. “Lahan pertanian Indonesia itu terbesar. Di 1990-an, Indonesia sempat melakukan ekspor sapi, namun kondisi sekarang malah terbalik. Di 2011 Indonesia bakal diprediksi impor pangan,” tutur Enny (kutipan detiknews.com). Kantor Menteri Pekerjaan Umum ditempatkan di pulau yang masih buruk hubungan transportasi daratnya, dan seterusnya.

Tak Perlu Dikawal

Seandainya kantor menteri tersebar di seluruh propinsi sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah untuk mendongkrak pendapatan negara, seandainya kantor menteri dipilah berdasar kepentingan memajukan kesejahteraan umum berdasar ketersediaan dan kesiapan daerah: Jakarta tidak akan macet dari pagi hingga sore. Demikian pula tidak akan ada kecemburuan bahwa kekayaan daerah diangkut ke Jakarta untuk membesarkan Jakarta dan melupakan daerah. Jika kantor menteri tersebar di seluruh propinsi, kunjungan kerja presiden tidak akan dan tidak perlu dikawal menteri terkait. Pengawalan berlebihan malah berakibat betapa tidak nyamannya jabatan presiden.

Ketika presiden berkunjung sebaiknya tidak perlu ditemani sejumlah menteri. Ini terkait inefisiensi anggaran, dan menteri yang mengawal hanya membenarkan pidato presiden tanpa keberanian mengungkap gagasan briliannya karena khawatir lebih hebat dari pidato atasannya. Presiden yang baik tentu saja bukan dan tidak berperilaku sebagai seorang raja di negara republik. Bung Karno sesekali menyamar menjadi orang biasa, makan semangkok bubur di pinggir jalan tanpa pengawalan pasukan pengaman lalu berbincang dengan pedagang dan orang yang ditemui. Bukan bentuk teatrikal seorang Soekarno yang mencintai kesenian melainkan untuk menyaksikan langsung realitas kehidupan masyarakatnya. Bahkan sejarah Islam mencatat Khalifah Umar ibn Khatab yang terbiasa menyusur dan menyisir kondisi ekonomi masyarakatnya, sendiri dan terpana manakala menjumpai kemiskinan di depan matanya.

Presiden seharusnya tidak berada di menara gading dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Kemiskinan bukan dijawab dengan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan bukan pula dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan, Gaji ke-13, sertifikasi guru dan sebagainya. Saya pikir itu hanya akal-akalan untuk perolehan suara pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.

Penolakan kedatangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mataram Nusa Tenggara Barat, Jum`at 25 Mei 2012, menunjukkan kegagalan kepemimpinan SBY. Rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Solo, Jawa Tengah disambut dengan berbagai aksi turun kejalan. Bahkan aksi yang dilakukan di bundaran Gladak digelar secara maraton. Petugas kepolisian juga terlihat disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi menolak kedatangan SBY ini. Sebelum Mataram, SBY juga didemo di Yogyakarta, Jakarta, Jambi, Hongkong, dan daerah lain. Demo menolak presiden merupakan hal biasa dalam sebuah kepemimpinan negara sepanjang tidak anarkis dan tidak berniat makar terhadap kekuasaannya.

Deklarasi penetapan Umar ibn Khatab sebagai khalifah tercatat dengan tinta emas sejarah dan sangat monumental. Ketika itu tahun 634 Masehi di padang gurun jazirah Arabia, seorang warga interupsi pada pidato pengukuhan kekhalifahan Umar, “Wahai khalifah, jika engkau memimpin kami dan menyimpang atas kepercayaan yang kami berikan, maka pedangku inilah yang akan meluruskanmu”. Umar menangis terharu mendengar keberanian rakyatnya agar ia amanah dalam kepemimpinan. Bayangkan apabila pernyataan serupa diubah begini, “Wahai SBY, jika engkau membangun dinasti keluargamu, jika engkau gagal membawa kesejahteraan, maka pistol inilah yang akan meledakkan isi kepalamu”. ***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: